JAKARTA– Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) mengajarkan inti dari kekuatan moral politik dengan pilihan Megawati Soekarnoputri menempuh jalur hukum ketika itu.
“Pilihan jalur hukum saat itu memperkuat moral pejuang demokrasi. Kudatuli menjadi benih perjalanan reformasi di mana kekuatan rakyat menyatu dan mampu mengalahkan tirani,” ujar Hasto melalui rilis yang diterima redaksi media online ini, Senin (27/7/2020).
Mengenang Kudatuli, Hasto mengatakan peristiwa tersebut mengajarkan inti dari kekuatan moral politik, dimana pilihan jalur hukum saat itu memperkuat moral pejuang demokrasi menjadi benih perjalanan reformasi dimana kekuatan rakyat menyatu dan mampu mengalahkan tirani.
“Di balik jatuhnya Pak Harto, Ibu Megawati telah mengajarkan politik rekonsiliasi, berdamai dengan masa lalu dan melihat masa depan. Disitulah hadir kekuatan moral seorang pemimpin,” ujarnya.
PDI Perjuangan dan segenap lapisan masyarakat, khususnya penggiat HAM dan demokrasi, hari ini, Senin (27/7/2020) memperingati peristiwa kelam serangan terhadap kantor DPP PDI saat itu pada tanggal 27 Juli 1996.
“Pemerintah Orde Baru selalu memilih jalan kekuasaan terhadap rakyatnya sendiri. Serangan tersebut tidak hanya menyerang simbol kedaulatan Partai Politik yang sah, namun juga membunuh demokrasi. Kekuasaan dihadirkan dalam watak otoriter penuh tindakan anarki,” ujar Hasto
Meski kantor PDI luluh lantak, lanjutnya, namun sejarah mencatat, energi perjuangan tidaklah surut.
“Apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dengan memilih jalur hukum, ditengah kuatnya pengaruh kekuasaan yang mengendalikan seluruh aparat penegak hukum sangatlah menarik. Tidak hanya langkah tersebut menunjukkan keyakinan politik yang sangat kuat. Lebih jauh lagi, keyakinan terhadap kekuatan moral terbukti mampu menggalang kekuatan demokrasi arus bawah. Kekuatan moral itu mendapatkan momentumnya ketika seorang hakim di Riau yang bernama Tobing, mengabulkan gugatan Ibu Megawati. Disinilah hati nurani menggalahkan tirani,” Hasto menegaskan.
Hasto melanjutkan kekuatan moral yang sama menghadirkan politik moral ketika dengan lantang Megawati Soekarnoputri meneriakkan ‘Stop Hujat Pak Harto’. Padahal rakyat tahu, bagaimana praktek deSukarnoisasi tidak hanya menempatkan Bung Karno dalam sisi gelap sejarah, namun juga keluarga Bung Karno mendapatkan berbagai bentuk tekanan dan diskriminasi politik.
“Ketika saya menanyakan sikap Ibu Mega terkait hal tersebut, keluarlah jawaban yang diluar perkiraan saya: “Saya tidak ingin sejarah terulang, seorang Presiden begitu dipuja berkuasa, dan dihujat ketika tidak berkuasa. Rakyat telah mencatat apa yang dialami oleh keluarga Bung Karno. Karena itulah, mengapa Bung Karno selalu berada di hati dan pikiran rakyat. Kita tidak boleh dendam lalu hanya melihat masa lalu, dan melupakan masa depan,” pungkas Hasto.
Sebagaimana diketahui, peristiwa Kudatuli bermula dari dualisme di tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ketua Umum PDI hasil kongres Medan, Soerjadi, menyerbu dan menguasai Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, yang diduduki Ketua Umum PDI Kongres Surabaya, Megawati Soekarnoputri.
Akibat serbuan terkait upaya pengambilalihan kantor PDI itu, bentrokan berdarah pecah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat 5 orang tewas, 149 luka-luka, 23 orang hilang, dan 124 orang ditahan. Sebanyak 22 bangunan terbakar dan 91 kendaraan bermotor hangus. Kerugian material ditaksir sekitar Rp 100 miliar.
Pemerintah menuding Partai Rakyat Demokratik (PRD) pimpinan Budiman Sudjatmiko sebagai dalang kerusuhan. Sebelum 27 Juli, hampir selama sebulan, aktivis PRD turut menggelar orasi di halaman kantor PDI. Saat itu, pemerintahan Soeharto tidak memberi restu pada PDI pimpinan Megawati.
(nesto/aartreya.com)
