Senin, 08 Maret, 2021 18: 43 wib
Citarakyat.com,Jakarta – Dugaan kasus suap pajak yang melibatkan pejabat Ditjen Pajak ternyata menyeret beberapa wajib pajak badan, salah satunya diduga PT Bank Pan Indonesia Tbk atau Bank Panin. Hal ini terungkap dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) KPK.
Dalam SPDP kuasa wajib pajak Bank Panin bernama Veronika Lindawati, diduga memberikan hadiah atau janji kepada dua pejabat pajak yang kini telah dibebastugaskan, yakni Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani.
Direktur Utama Bank Panin, Herwidayatmo mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan akan bersikap kooperatif selama proses hukum tersebut.
“Kami tidak bermaksud mendahului proses hukum yang sedang berjalan di KPK,” ujar Herwidayatmo, Senin (8/3).
Dia melanjutkan, jika benar kasus tersebut terkait dengan pajak Bank Panin, maka pihaknya menegaskan untuk tunduk dan patuh selama temuan pajak tersebut sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.
“Bahwa selama proses pemeriksaan pajak tahun 2016, kami ikuti seluruh mekanisme dan prosedur yang benar. Kami selama ini adalah Wajib Pajak yang taat dan mengikuti seluruh aturan perpajakan,” jelasnya
“Bahwa selama proses pemeriksaan dan upaya hukum perpajakan tahun 2016, kami juga didampingi oleh lembaga yang berkompeten dan kredibel,” lanjutnya.
Herwidayatmo juga membantah jika Bank Panin memberikan hadiah atau janji kepada dua pejabat pajak seperti tertulis dalam SPDP KPK. Menurutnya, sebagai perusahaan terbuka, Bank Panin selalu menjalankan prinsip perusahaan secara baik atau good corporate governance.
“Bahwa tidak benar jika ada pihak-pihak yang mengaku menerima hadiah atau janji dari kami, terkait urusan pajak tahun 2016. Kami sebagai perusahaan terbuka memiliki tanggung jawab kepada seluruh stakeholder untuk menjalankan perusahaan sesuai prinsip good corporate governance (GCG),” tambahnya.
Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari KPK, di dalamnya menetapkan dua pejabat Ditjen Pajak sebagai tersangka kasus suap. Surat itu juga menyebut pihak konsultan pajak dari 3 korporasi sebagai penyuap, salah satunya PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin Bank).
Tapi hingga berita ini disusun, plt juru bicara KPK Ali Fikri belum memberikan konfirmasi terkait kebenaran SPDP itu.
Sementara Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo pun enggan berkomentar lebih lanjut soal SPDP yang dikirimkan KPK ke Kementerian Keuangan itu.
“Kami mohon maaf tidak bisa memberikan konfirmasi karena surat ini sifatnya rahasia. Mungkin bisa ditanyakan ke KPK. Kami menghormati kewenangan penyidik,” ujar dia saat dikonfirmasi.(Red)
