Rabu, 10 Maret, 2021 11: 37 qib
Citarakyat.com,Jakarta-Bareskrim Polri akan melaksanakan gelar perkara kasus dugaan pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing yang dilakukan anggota Polda Metro Jaya terhadap laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek, hari ini Rabu (10/3/2021).
Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono menyampaikan, gelar perkara itu dilakukan guna mendalami dugaan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut. Jika ditemukan, maka penyidik akan menaikkan dtatus penanganan kasus dari penyelidikan ke penyidikan.
“Hari ini gelar perkara naik penyidikan,” kata Argo saat dikonfirmasi terkait gelar perkara tersebut.
Kasus penembakan laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek terus bergulir. Merujuk pada hasil investigasi Komnas HAM, keenam anggota FPI meninggal dunia dalam dua peristiwa yang berbeda, meski masih dalam satu rangkaian.
Dua diantaranya meninggal tertembak ketika masih berada di dalam mobil Chevrolet Spin milik mereka, pada saat terjadi baku tembak antara anggota FPI dengan aparat kepolisian.
Sedangkan empat lainnya meninggal tertembak di dalam mobil Daihatsu Xenia milik polisi, setelah Kilometer 50 jalan tol Jakarta-Cikampek. Berdasarkan temuan itu, Komnas HAM mengindikasikan adanya unlawfull killing (pembunuhan di luar proses hukum) terhadap keempat anggota laskar FPI.
Komnas HAM kemudian meminta kasus tersebut diproses hingga ke persidangan. Guna membuktikan indikasi yang disebut unlawfull killing.
Komnas HAM menyerahkan seluruh barang bukti, hasil temuan serta rekomendasi kepada Polri dengan harapan dapat memperjelas peristiwa penembakan laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.
Tapi bukan mendahulukan penyidikan terhadap dugaan unlawfull killing, Bareskrim Polri justru menetapkan enam orang Laskar FPI sebagai tersangka atas tuduhan penyerangan terhadap anggota. Mereka dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang penganiayaan.
Menurut Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto, status tersangka yang disandang enam anggota FPI bagian dari pertanggungjawaban hukum.
“Ya, kan untuk pertanggungjawaban hukumnya kan harus ada, artinya bahwa proses terhadap perbuatan awal kejadian itu tetap kita proses,” kata Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/3/2021).
Meski demikian, polisi segera menerbitkan Surat Penetapan Penghentian penyidikan (SP3) lantaran tersangka meninggal dunia.
“Ya nanti akan dihentikan, nanti kita SP3 karena tersangka meninggal dunia,” ucap dia.(Red)
